Bawaslu Tabanan Ajak Majelis Desa Pakraman Awasi Proses Pemilu

  • 12 April 2019
Bawaslu Tabanan Ajak Majelis Desa Pakraman Awasi Proses Pemilu
Beritabali.com, Tabanan. Pemilu tinggal 5 hari lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tabanan gandeng tokoh adat dan tokoh umat ikut melakukan pengawasan pemilu. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran dalam perhelatan pemilu 2019 di Tabanan. 
 

Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada menjelaskan menggandeng tokoh adat dan tokoh agama ikut melakukan pengawasan pemilu agar pelaksanaan menjadi lancar. Meskipun saat ini Bawaslu sendiri sudah melantik 1544 orang pengawas itu tidak cukup. "Tokoh adat yang kami gandeng dalam pengawasan pemilu mulai dari majelis madya, majelis desa pakraman, tokoh adat serta tokoh agama," ungkapnya disela acara sosialisasi pengawasan pemilu pada Kamis (11/4). 
 
Pengawasan melibatkan seluruh lini, kata dia, sangat penting, apalagi pemilu tinggal menghitung hari yang mana rawan terjadinya politik uang. "Memang ini belum kami temukan, dengan itu kami akan berusaha melakukan yang terbaikan dalam pengawasan pemilu 2019 ini," imbuhnya. 
 
Anggota Bawaslu Tabanan I Ketut Narta saat memberikan materi sosialisasi mengatakan potensi pelanggaran rawan terjadi saat pemungutan suara atau pencoblosan serta saat penghitungan suara. Bahkan pelanggaran yang mungkin terjadi seperti membantu mencobloskan atau pelanggaran lainnya. 
 
"Terutama untuk orang tua apalagi surat suara banyak, disinilah peran pengawas TPS untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlu dukungan semua pihak di lapangan ," tegasnya.
 
Sementara itu anggota Bawaslu provinsi Bali I Wayan Widydarma Putra mengakui, pemilu saat ini merupakan pemilu yang pertama kali sajikan serentak antara pileg dan pilpres. Sehingga menjadi perhatian ekstra bagi pihaknya di Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan. Sementara masyarakat kata dia menaruh ekspektasi (harapan) yang sangat besar kepada Bawaslu dalam pengawasan pemilu.
 

Tak hanya itu dikatakan Putra yang menjadi perhatian besar terkait pemilih milenial yang diperkirakan mencapai 51 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar . Mereka kebanyakan bermedia sosial dalam mencari informasi yang terkadang tanpa melakukan verifikasi langsung like dan share. Padahal hal itu belum tentu kebenarannya. Hal inilah yang perlu disosialisasikan agar hal tersebut bisa dikurangi dan dicegah.
 
"Dari data induk menawan pemilu (IPK) Bali termasuk rawan sedang," sebutnya.
 
Diakui, di Bali terjadi ribuan pelanggaran termasuk dua kasus di Karangasem yang sampai lanjut ke Gakkumdu dan sudah divonis. Namun kebanyakan pelanggaran yang terjadi berupa pemasangan APK yang tidak sesuai zone. "Di Tabanan dilaporkan ada sembilan pelanggaran tetapi semuanya soal APK," tegasnya. (bbn/tab/rob) 
  • 12 April 2019

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita