Beritabali.com, Denpasar. Antisipasi perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemilu Suara (KPPS) diisi oleh anggota dari partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali akan mengawasi dengan ketat bersama-sama jajaran Bawaslu di seluruh Kecamatan di Bali.

 

Kodip Penindakan Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka mengatakan terkait hal itu, aturan dalam KPU juga sudah mengatur bahwa syarat KPPS salah satunya bukan terdaftar sebagai anggota peserta partai Politik. Untuk itu, Bawaslu Bali berperan dalam memastikan KPPS tersebut bebas dari partai politik atau partisipan partai politik.

 

Dilanjutkan, dalam perekrutan nanti tentu Bawaslu Bali akan melakukan pengawasan dengan sangat ketat bersama-sama jajaran di Kecamatan. Jika terindikasi KPPS terlibat dalam partai Politik atau tidak akan segera ditindak lanjuti. Menurutnya, jika seandainya ada ditemukan KPPS merupakan anggota Partai Politik akan dijadikan temuan. 

 

"Tindak lanjutnya jika itu telah di SK-kan oleh KPU dan ternyata yang bersangkutan anggota Partai Politik dan akan dijadikan temuan nanti tentu akan diproses dengan sanksi yang dari Dewan etik KPP yang mempunyai kewenangan," paparnya.

 

Meski demikian, kata dia, dalam prosesnya akan dilakukan Bawaslu. Kemudian setelah dilakukan proses di Bawaslu Bali diteruskan di KPP hingga menunggu keputusannya. Bawaslu Bali juga telah mengintruksikan ke jajaran terkait agar rekrutmen di tingkat bawah TPS dipastikan agar jajaran Bawaslu Bali betul-betul mengawasi.

 

"Selain tugas-tugas pengawasan secara keseluruhan, Bawaslu Bali juga mengawasi terkait rekrutmen penyelenggara tersebut dengan ketat di tahapan Pemilu," ucapnya.

 

Dirinya menambahkan, untuk jumlah pengawasan di TPS nanti lebih dari 12 ribu di seluruh Bali, sedangkan untuk KPPS sebanyak 24 ribuan orang. (bbn/aga/rob)